BUNGO — Dugaan aksi kekerasan terhadap sejumlah warga, termasuk emak-emak, di lokasi PT KIM, Dusun Tanjung Belit, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, mendapat sorotan tajam dari Ketua LSM Inakor Provinsi Jambi, Fahlefi.
Fahlefi mengaku sangat menyayangkan dugaan tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum karyawan PT KIM terhadap masyarakat di lokasi tambang.
“Kito sangat menyayangkan sikap brutal yang dilakukan oleh oknum karyawan PT KIM di lokasi tambang terhadap emak-emak,” tegas Fahlefi.
Menurutnya, persoalan antara perusahaan dan masyarakat seharusnya diselesaikan melalui komunikasi serta mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan tindakan fisik.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti pihaknya menolak keberadaan investasi. Namun, investasi menurutnya harus tetap berjalan dengan menghormati hak dan martabat masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Kami bukan benci investasi, tapi kalau perlakuannya merugikan masyarakat dan memukul, jelas itu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan,” ujarnya.
Fahlefi juga meminta aparat penegak hukum (APH) bergerak cepat mengusut dugaan tindak kekerasan tersebut. Ia berharap pihak yang diduga terlibat segera dipanggil dan diperiksa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Harapan kami kepada APH, cepat tangkap pelaku tindak kekerasan tersebut. Jangan sampai lari,” tegasnya.
Ia menilai, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara profesional dan transparan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban justru merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum.
Fahlefi juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengambil tindakan di luar hukum.
Menurutnya, setiap persoalan antara masyarakat dan perusahaan harus dikedepankan melalui jalur hukum dan penyelesaian yang bermartabat.
Sementara itu, Polsek Jujuhan sebelumnya telah memastikan dugaan kejadian tersebut masih dalam proses penyelidikan untuk mengungkap kronologi danpihak-pihak yang terlibat.
Kini sorotan tertuju kepada APH: apakah dugaan kekerasan tersebut akan diusut hingga tuntas dan siapa yang harus bertanggung jawab jika unsur pidana terbukti? (TIM)
