Batanghari, Media Sigap 91 News Com – Rangkaian proyek pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kodim Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, kembali jadi sorotan publik. Setelah proyek kantor Kodim tahun 2022 dan rumah dinas yang dikerjakan pada 2023 dinyatakan selesai, kini proyek Pembangunan Kantor Makodim Batanghari Tahun Anggaran 2025 kembali menuai perhatian karena muncul dugaan penggunaan material di bawah standar.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, proyek yang berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, ini masih berada pada tahap pengerjaan struktur. Sejumlah pekerja tampak melakukan pengecoran dan pemasangan besi di lokasi yang terlihat belum tertata dengan rapi.
Proyek ini diketahui bernilai Rp 4,98 miliar dengan masa pelaksanaan 75 hari kalender, berdasarkan kontrak tertanggal 3 Oktober 2025.
Kegiatan dilaksanakan oleh CV. Putra Jaya Perkasa dan diawasi oleh CV. Pertama Konsultan.
Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul dugaan penggunaan besi behel jenis banci, yang dikenal memiliki kekuatan lebih rendah dibandingkan besi berstandar SNI. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat soal keamanan dan daya tahan bangunan.
“Kami lihat langsung, besinya bukan besi standar proyek pemerintah. Kalau benar pakai behel banci, bisa bahaya untuk bangunan besar seperti kantor Makodim,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Jumat (31/10/2025).
Kritik masyarakat makin kuat karena dua proyek sebelumnya juga dinilai bermasalah.
Proyek Rehabilitasi Rumah Dinas Dandim Type 120 dengan nilai kontrak Rp 694 juta oleh CV. Karya Putra Bungsu, serta proyek Pembangunan Rumah Dinas Kasdim dan Perwira Staf Kodim senilai Rp 1,8 miliar oleh CV. Akbar Putra Jaya, memang telah selesai dikerjakan pada 2023. Namun, sejumlah titik bangunan kini mengalami retakan bahkan ambruk sebagian.
“Bangunan baru dua tahun, tapi sudah mulai ada yang retak dan ambruk. Ini menandakan kualitasnya tidak seimbang dengan nilai anggaran,” ungkap warga lainnya yang turut memantau perkembangan proyek.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar Dinas PUTR Batanghari, Inspektorat Daerah, dan Aparat Penegak Hukum segera turun tangan memeriksa seluruh proyek yang berhubungan dengan fasilitas Kodim, baik yang sudah selesai maupun yang masih berjalan.
“Kami minta pemerintah serius mengawasi. Jangan hanya seremonial selesai proyek, tapi kualitasnya buruk. Ini uang rakyat, harus transparan,” tegas salah satu tokoh masyarakat Batanghari.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun Dinas PUTR Kabupaten Batanghari belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penggunaan material di bawah standar tersebut.
(Redaksi / Tim Investigasi)
