BUNGO – Pernyataan keras seorang oknum anggota DPRD Bungo yang membantah dirinya sebagai “beking” dalam polemik bidan di Sungai Mengkuang justru memantik gelombang kecurigaan baru.
Alih-alih meredam situasi, klarifikasi yang dilontarkan—dengan nada defensif seperti “Emang aku pembuat SK? Emang aku penguasa? Emang aku preman?”—justru dianggap publik sebagai upaya menghindari substansi persoalan.
Sebab, yang dipersoalkan masyarakat bukan sekadar soal kewenangan formal.
Yang dipertanyakan adalah keberpihakan.
Di tengah derasnya keluhan warga—mulai dari dugaan pelayanan yang tidak layak, pungutan biaya, hingga sikap yang dinilai meresahkan—munculnya figur wakil rakyat yang aktif “meneruskan” persoalan ke pucuk pimpinan justru dinilai sebagian pihak bukan lagi netral.
Publik mulai membaca pola yang lebih dalam.
Ketika seorang pejabat tampil di tengah konflik, berbicara, membela posisi tertentu, lalu menyangkal disebut “beking”, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi soal jabatan—melainkan soal peran yang sedang dimainkan di balik layar.
Apakah ini sekadar penyambung aspirasi, atau bentuk perlindungan yang tidak ingin disebut dengan nama aslinya?
Lebih tajam lagi, publik menilai bahwa pernyataan sang oknum dewan justru menggeser arah pembahasan. Fokus yang seharusnya tertuju pada penderitaan warga malah dialihkan ke perdebatan retoris: siapa narasumber, siapa bertanya, dan siapa merasa disudutkan.
Padahal fakta di lapangan tidak berubah:
warga mengeluh, menuntut, bahkan meminta pencopotan—dan itu belum dijawab dengan tindakan nyata.
Dalam situasi seperti ini, sikap seorang wakil rakyat menjadi taruhan.
Jika benar berdiri di pihak masyarakat, maka yang didorong seharusnya adalah evaluasi terbuka, transparansi, dan keberanian menindak.
Namun jika yang muncul justru pembelaan terselubung dan narasi pengalihan, maka wajar jika publik mulai menarik kesimpulan sendiri.
Diam bisa berarti pembiaran.
Tapi pembelaan—dalam bentuk apa pun—akan selalu dibaca sebagai keberpihakan.
Kini, sorotan tak lagi hanya tertuju pada oknum bidan yang dipersoalkan. Lingkaran di sekelilingnya ikut menjadi perhatian.
Karena dalam kasus seperti ini, publik tidak lagi mudah diyakinkan dengan kata-kata.
Mereka menunggu bukti:
apakah wakil rakyat benar berdiri bersama rakyat—atau justru berdiri di depan untuk menahan gelombang kritik.(Dyan)
