BATURAJA – Fakta mencolok kembali terkuak di sektor pelayanan publik. Sebuah gedung baru Pusat Kesehatan Desa (Pustu) di Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), justru “mati suri” sejak rampung dibangun pada Desember 2025.
Selama kurang lebih lima bulan, fasilitas yang menelan anggaran negara sebesar Rp 854.322.149 itu terkunci rapat, bahkan sempat dikepung semak belukar hingga menyerupai bangunan tak bertuan. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, warga masih harus berdesakan mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas yang jauh dari kata layak.
Pantauan di lokasi pada Minggu sore menunjukkan adanya pembersihan area gedung dari tanaman liar yang sebelumnya menutup akses masuk.
Namun, langkah ini dinilai hanya bersifat kosmetik—belum menyentuh substansi utama: dibukanya layanan kesehatan bagi masyarakat.
Langkah pembersihan ini muncul setelah mencuatnya sorotan publik terhadap terbengkalainya gedung tersebut. Namun hingga kini, pintu pelayanan tetap belum dibuka.
Patahan Perencanaan, Alasan Lama Kembali Muncul
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan OKU, Chairi Atmaja, mengakui adanya ketidaksinkronan dalam perencanaan proyek.
Ia berdalih, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat hanya mengakomodasi pembangunan fisik gedung, tanpa mencakup pengadaan alat kesehatan (alkes).
“Sekarang konsep Pustu itu sudah Integrasi Layanan Primer (ILP), semacam miniatur Puskesmas. Jadi alatnya harus lengkap. Kendalanya, DAK yang disetujui kemarin hanya bangunan, belum termasuk alkesnya,” ujarnya.
Alasan klasik ini berujung pada satu kenyataan: gedung dengan 11 ruang fungsional dibiarkan terkunci meski secara administratif telah dinyatakan selesai 100 persen.
Gaji P3K Jadi Tameng, Pemeliharaan Terabaikan
Tak hanya soal alkes, persoalan lain turut diungkap. Chairi menyebut beban anggaran Dinas Kesehatan tersedot besar untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Anggaran gaji kami lebih dari 40 persen. Untuk pemeliharaan saja tidak cukup, bahkan untuk kegiatan rutin pun sebenarnya tidak mencukupi,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjawab mengapa tidak ada upaya pemeliharaan pasca pembangunan. Akibatnya, gedung baru tersebut sempat terlihat kumuh dan terbengkalai—kontras dengan nilai anggaran yang digelontorkan.
Janji Operasional, Publik Menunggu Bukti
Meski sebelumnya terkesan pasif, Dinas Kesehatan kini mulai memasang target. Chairi memastikan tenaga medis seperti bidan desa dan perawat sebenarnya sudah tersedia dan tinggal ditempatkan.
“Insya Allah awal bulan ini atau dalam minggu-minggu Mei ini akan segera kita operasionalkan. Tidak ada alasan lagi untuk menunda,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah potensi audit kemanfaatan oleh aparat penegak hukum (APH), yang mulai menyoroti proyek-proyek mangkrak bernilai besar.
Ujian Kepercayaan Publik
Kini, publik menanti realisasi janji tersebut. Apakah pembersihan semak belukar kemarin benar-benar menjadi titik awal hadirnya layanan kesehatan yang layak dan manusiawi bagi warga Desa Pusar?
Ataukah, ini hanya sekadar langkah reaktif—upaya meredam kritik yang kian menguat?
Waktu akan menjawab. Namun satu hal pasti: masyarakat sudah terlalu lama menunggu, dan alasan tak lagi cukup tanpa bukti nyata.(KAVARI)
