BUNGO – Suasana Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Bungo mendadak memanas, Sabtu (11/7) petang. Puluhan petani sawit dari Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang mendatangi rumah dinas orang nomor satu di Kabupaten Bungo itu untuk menyampaikan protes atas kisruh harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang mereka nilai merugikan petani.
Pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sekitar pukul 17.00 WIB. Para petani yang bermitra dengan PT Jamika Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Bungo segera turun tangan menyelesaikan persoalan harga TBS yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Koordinator aksi, Abdul Hamid, mengungkapkan bahwa harga TBS yang ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perkebunan berada di angka Rp3.856,89 per kilogram. Namun, menurutnya, perusahaan masih membeli TBS sawit berumur 30 tahun dengan harga Rp3.086,12 per kilogram, sehingga terdapat selisih yang cukup besar dan dinilai memberatkan petani.
“Harga yang ditetapkan pemerintah sudah jelas, yakni Rp3.856,89 per kilogram. Akan tetapi, perusahaan masih menerima buah petani sawit umur 30 tahun dengan harga Rp3.086,12 per kilogram. Selisihnya sangat jauh dan tentu merugikan petani,” ujar Abdul Hamid.
Dalam aksi tersebut, para petani meminta Bupati Bungo segera memanggil pihak PT Jamika Raya bersama Dinas Perkebunan untuk menggelar mediasi terbuka guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Mereka juga meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap proses penimbangan di pabrik kelapa sawit (PKS) agar tidak terjadi pemotongan yang dinilai di luar ketentuan.
“Kami datang ke sini hanya meminta Bupati memanggil pihak perusahaan dan Dinas Perkebunan agar dilakukan mediasi terkait harga TBS yang kami terima,” tegasnya.
Selain itu, para petani berharap perusahaan kembali memberlakukan harga lama untuk TBS sawit berumur 30 tahun, yakni Rp3.508,01 per kilogram, yang menurut mereka lebih mencerminkan kondisi dan kesepakatan sebelumnya.
“Harapan kami sederhana, pemerintah hadir sebagai penengah agar perusahaan menetapkan kembali harga Rp3.508,01 per kilogram. Itu yang kami perjuangkan,” tambah Abdul Hamid.
Hingga berita ini diterbitkan, perwakilan massa masih melakukan audiensi dengan Bupati Bungo di aula Rumah Dinas Bupati. Belum ada keputusan resmi yang disampaikan kepada para petani terkait tuntutan tersebut.(Dyan)
