Sigap91news.com – Muara Bulian, 12 Juni 2025
Langit politik dan pembangunan Kabupaten Batang Hari kembali bergelora. Kamis pagi (12/6), gedung DPRD Batang Hari berubah menjadi ruang diskusi strategis tingkat tinggi, saat digelarnya Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Duduk di kursi pimpinan sidang, Ketua DPRD Rahmad Hasrofi, S.E., memandu jalannya rapat dengan gaya tenang namun penuh otoritas, didampingi dua tokoh sentral legislatif: Wakil Ketua Hj. El Firsta Nopsiamti, AR.S.H. dan Muhammad Firdaus. Seluruh anggota dewan hadir, menciptakan atmosfer paripurna yang utuh dan sarat energi kebijakan.
Tak hanya dari unsur legislatif, kekuatan eksekutif juga turut mengokohkan forum. Hadir Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, S.P., sebagai representasi pemerintah daerah, bersama Forkopimda, jajaran Polres dan Koramil, para Kepala OPD, serta tokoh undangan dari lintas institusi.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD menekankan pentingnya forum ini sebagai bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebagai ruang akal dan nurani kebijakan, tempat segala agenda strategis disaring, dipertajam, dan diarahkan bagi kemaslahatan rakyat Batang Hari.
“Setiap angka dalam KUA-PPAS ini membawa konsekuensi pada pembangunan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Maka kita wajib memaknai forum ini sebagai forum tanggung jawab publik yang sesungguhnya,” tegas Rahmad Hasrofi, disambut anggukan seluruh anggota dewan.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Bakhtiar menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap melakukan akselerasi terhadap kebutuhan perubahan arah pembangunan yang lebih adaptif terhadap tantangan baru.
“Perubahan bukan sekadar respons, tetapi pilihan strategis. Kita butuh kelincahan fiskal tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas. Di tengah tekanan ekonomi, kita tetap harus memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan harapan,” ujarnya dengan penuh karisma.
Agenda perubahan KUA-PPAS ini menjadi langkah pemanasan mesin pemerintahan menjelang pembahasan anggaran murni, di mana setiap dinas dan sektor pembangunan akan diuji secara rasional dan terukur. Dengan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif, Batang Hari menunjukkan bahwa arah kebijakan daerah ditentukan bukan dengan naluri biasa, tetapi dengan strategi berkelas.
“Kita harus bersinergi lintas sektor. Pemerintah, dewan, aparat hukum, swasta, dan masyarakat harus bergerak dalam satu frekuensi. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal arah. Arah yang menentukan apakah Batang Hari tumbuh menjadi daerah yang tangguh atau tertinggal,” pungkas Bakhtiar.
Editor: Redaksi Sigap91News
Liputan & Visual: Sekretariat DPRD Batang Hari
