OKU Selatan – Kalau berita ini dibaca sampai habis, pantas kalau masyarakat jadi kesel dan resah,

Bagaimana tidak kesel? Lelang yang seharusnya terbuka, adil, dan transparan, diduga hanya jadi sandiwara. Pemenangnya diduga sudah diarahkan sejak awal oleh team PPTK Sekretaris DPRD Kabupaten OKU Selatan.

Bagaimana tidak resah? Uang yang dipakai itu bukan uang pribadi. Itu uang rakyat. Uang yang berasal dari pajak masyarakat. Tapi pengelolaannya diduga diatur-atur di dalam ruangan tertutup, tanpa bisa diawasi masyarakat.

Ini bukan lagi soal salah hitung. Ini sudah masuk pada dugaan persekongkolan jahat dalam menentukan pemenang tender lelang.

PEMENANG DIDUGA SUDAH DITENTUKAN, LELANG HANYA FORMALITAS*

Para penyedia jasa yang ikut lelang dengan jujur kini merasa dikhianati dan dibuat kesel.

Mereka sudah capek menyiapkan dokumen, sudah mengikuti prosedur, sudah berharap menang secara sehat. Tapi ternyata pemenangnya diduga sudah ditentukan sebelum lelang itu sendiri dilaksanakan.

“Buat apa ada lelang kalau pemenangnya sudah ditentukan? Ini namanya persekongkolan. Ini namanya permainan,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.

Praktik seperti ini sangat berbahaya. Karena selain merugikan negara, praktik ini juga membunuh para pengusaha yang jujur. Yang menang bukan yang terbaik, tapi yang paling dekat dengan orang dalam.

BARANG DIDUGA TIDAK SESUAI, VOLUME DIDUGA DIKURANGI, HARGA DIDUGA DI-MARK-UP*

Berdasarkan hasil penelusuran tim redaksi, diduga ke-5 item pekerjaan pengadaan barang dan jasa di atas tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan RAB sebagaimana tercantum dalam peraturan LKPP.

Diduga ada kekurangan volume dan pengurangan kualitas barang yang terkesan diduga kuat adanya mark-up harga, sehingga terindikasi adanya ketidaksesuaian antara barang yang sudah dibeli dengan dokumen RAB pengadaan barang dan jasa.

Diduga pengadaan barang dan jasa tersebut tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas barang. Diduga disebabkan kurangnya pengawasan, sehingga kegiatan ini berpotensi adanya dugaan KKN yang dapat merugikan keuangan negara, yang tentunya harus diselidiki oleh supremasi hukum.

Dengan kata lain, barang yang datang diduga tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk mendapatkan barang terbaik, diduga justru mengalir untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PENGADAAN YANG MENJADI SOROTAN, NILAINYA MILIARAN RUPIAH*

Adapun beberapa pengadaan barang dan jasa yang diduga bermasalah tersebut, antara lain:

3. Pengadaan Kursi Sofa Meja Ruang Ketua Dewan, Ruang Rapat Tahun 2025*
Pagu Rp 1.125.000.000

4. Pengadaan Pakan Natura Kegiatan Tahun 2025*
Pagu Rp 1.443.960.000

5. Pengadaan Kendaraan Dinas KPH / PKWH Kegiatan Tahun 2025*
Pagu Rp 850.000.000

*6. Pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tahun 2026*
Pagu Rp 8.240.000.000

7. Pengadaan Pakan Natura Kegiatan Tahun 2026*
Pagu Rp 605.000.000

Total pagu dari 5 item tersebut saja sudah mencapai miliaran rupiah. Uang sebesar itu adalah uang rakyat. Jika pengelolaannya diduga diatur-atur dan tidak sesuai spesifikasi, maka masyarakat berhak bertanya, ke mana larinya uang tersebut? Dan siapa yang menikmati keuntungan dari permainan ini?

INI UUD YANG DIDUGA DILANGGAR, JANGAN ANGGAP SEPELE*

Perbuatan seperti ini diduga telah melanggar beberapa aturan dan Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
Setiap perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Mengatur pemenang tender, mark-up harga, dan mengurangi volume adalah ciri-ciri awal dari praktik korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*
Dalam Pasal 22 dengan tegas melarang pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Persekongkolan tender adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)*
Setiap penyelenggara negara wajib bebas dari praktik KKN. Mengarahkan pemenang lelang demi keuntungan kelompok tertentu adalah bentuk nyata dari kolusi dan nepotisme.

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*
Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, dan efisien. Jika pemenang sudah diatur, maka semua prinsip itu sudah dilanggar.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)*
Setiap informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang negara adalah informasi publik yang wajib dibuka. Menutup informasi pengadaan berarti melanggar hak masyarakat untuk tahu.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*
Uang negara wajib dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Jika pengelolaan uang negara ditutup-tutupi dan diduga di-mark-up, maka sudah patut diduga ada penyimpangan.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 dan Pasal 56*
Setiap orang yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau membantu terjadinya suatu tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang sama. Artinya, bukan hanya pelaku utama, tapi semua yang ikut mengatur juga bisa ikut terseret.

Dengan banyaknya aturan yang diduga dilanggar ini, maka persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bukan lagi soal salah administrasi. Ini sudah menyangkut dugaan kerugian negara dan dugaan kejahatan yang terorganisir.

MASYARAKAT MINTA APARAT TURUN TANGAN, JANGAN TUNGGU UANG HABIS BARU DIPERIKSA*

Masyarakat kini meminta agar Aparat Penegak Hukum, Inspektorat, hingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan. Jangan tunggu uang miliaran itu habis baru diperiksa. Jangan tunggu barang sudah rusak baru dicari siapa yang salah.

Masyarakat meminta seluruh dokumen pengadaan dibuka ke publik. Buka RAB-nya, buka spesifikasi barangnya, buka siapa pemenangnya, dan buka berapa harga sebenarnya. Jika memang bersih, buktikan dengan transparansi. Jika tidak mampu transparan, maka masyarakat berhak menduga ada yang tidak beres di dalamnya.

KLARIFIKASI MASIH DINANTIKAN*

Hingga berita ini disusun, tim redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi langsung dari pihak Sekretaris DPRD Kabupaten OKU Selatan dan team PPTK terkait dugaan adanya persekongkolan jahat dalam menentukan pemenang tender lelang tersebut.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan jawaban. Keterangan resmi itu penting untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang, memenuhi unsur yang tidak merugikan salah satu pihak.

Sebab, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dibutuhkan bukan hanya sekadar laporan bahwa barang sudah dibeli, melainkan pembuktian bahwa barang itu sesuai spesifikasi, sesuai volume, sesuai kualitas, dan sesuai harga yang wajar.

Jika memang pengadaan itu bersih, buktikan dengan dokumen dan transparansi. Jika tidak mampu dibuktikan, maka masyarakat berhak menduga ada dugaan KKN di dalamnya.

Tim redaksi juga akan meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Aparat Penegak Hukum, agar dugaan ini dapat diselidiki secara terang dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

“” ( KAVARI )

Bagikan