SIGAP91NEWS_BATANG HARI – Pemerintah Kabupaten Batang Hari menorehkan capaian strategis di bidang reformasi birokrasi. Berdasarkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Kabupaten Batang Hari meraih Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,32 dengan kategori A-, tertinggi di Provinsi Jambi.
Capaian tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026. Hasil evaluasi nasional ini menempatkan Batang Hari pada peringkat pertama, melampaui seluruh kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam pemeringkatan tersebut, Kabupaten Kerinci menempati posisi kedua dengan indeks 4,08 (A-), disusul Pemerintah Provinsi Jambi dengan indeks 4,03 (A-). Kota Jambi berada di peringkat berikutnya dengan indeks 4,00 dan kategori B. Sementara sejumlah daerah lain di Provinsi Jambi masih berada pada kategori B-, C, hingga C-, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB.
Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Evaluasi Kementerian PAN-RB menilai aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme aparatur, inovasi layanan, hingga dampak langsung yang dirasakan publik.
Capaian tersebut selaras dengan semangat “SuPer TANGGUH”, yang menjadi identitas pelayanan publik Kabupaten Batang Hari—kuat dalam sistem, tangguh dalam pelaksanaan, dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu layanan. Melalui penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK, aparatur pemerintah daerah terus didorong untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari menegaskan bahwa prestasi ini menjadi pijakan untuk mempercepat transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih modern dan inklusif. Fokus ke depan diarahkan pada penguatan inovasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta perluasan akses pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Redaksi)**
