Jakarta, 21 Desember 2024 – Di era informasi yang bergerak cepat, berita yang berkualitas menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun kepercayaan publik. Pakar pers terkemuka, Bambang Harymurti, menekankan pentingnya jurnalisme yang berlandaskan kode etik, terutama dalam menjaga hubungan harmonis antara media dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurut Bambang, berita yang layak ditanggapi adalah berita yang akurat, berimbang, dan bebas dari narasi penghakiman. “Jurnalisme adalah profesi yang mengemban tanggung jawab besar. Berita tidak hanya harus cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etika,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi media di Jakarta.
Tiga Pilar Utama Berita Berkualitas
Bambang menjelaskan bahwa berita berkualitas harus memenuhi tiga pilar utama:
1. Akurasi dan Kebenaran: Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, bukan asumsi atau spekulasi.
2. Berimbang: Semua pihak yang terkait dalam berita harus diberi ruang untuk menyampaikan pandangan.
3. Tidak Sensasional: Hindari narasi provokatif atau menggiring opini tanpa dasar yang jelas.
Pesan Penting untuk Wartawan
Bambang mengingatkan bahwa wartawan memegang peranan vital dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. “Berita yang baik adalah berita yang objektif, tidak memihak, dan tidak dibuat untuk menyudutkan pihak tertentu. Wartawan harus berkomitmen terhadap kode etik untuk melindungi kredibilitas profesinya,” tambahnya.
APH Jangan Gegabah Menanggapi Berita
Bambang juga memberikan catatan penting bagi APH dalam menanggapi pemberitaan. “APH jangan semerta-merta memberikan tanggapan atas berita yang mengecam atau menggiring opini negatif tanpa memastikan keakuratan informasi. Respons yang tergesa-gesa dapat memperburuk situasi dan menciptakan dampak negatif yang lebih luas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa APH perlu mengedepankan verifikasi dan dialog sebelum mengambil langkah resmi. “Berita yang tidak sesuai fakta sering kali menimbulkan eskalasi masalah. APH harus bijak dan selektif dalam menyikapi pemberitaan,” lanjut Bambang.
Pentingnya Hak Jawab dan Koreksi
Hak jawab dan hak koreksi, menurut Bambang, adalah mekanisme penting yang diatur dalam Undang-Undang Pers untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan. “Institusi atau individu yang merasa dirugikan memiliki hak untuk meminta klarifikasi. Media wajib mempublikasikannya sebagai bentuk tanggung jawab jurnalistik,” ungkapnya.
Sinergi Media dan APH untuk Informasi Berkualitas
Kolaborasi antara media dan APH adalah kunci menciptakan transparansi dan mencegah penyebaran hoaks. Bambang menegaskan bahwa sinergi ini harus dibangun dengan komunikasi yang sehat dan berlandaskan pada etika serta fakta.
Masyarakat Harus Cerdas Memilih Berita
Bambang juga mendorong literasi media di kalangan masyarakat. “Publik harus kritis dalam menyaring informasi. Jangan mudah percaya pada berita yang sensasional tanpa mengecek kebenarannya. Ini adalah cara kita bersama menjaga ekosistem informasi yang sehat,” tutupnya.
Kesimpulan
Berita berkualitas yang mematuhi kode etik jurnalistik adalah pondasi utama demokrasi yang kuat. Media dan APH harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan informasi yang kredibel dan membangun kepercayaan publik. Dengan sikap profesional dari wartawan dan kebijakan bijaksana dari APH, informasi yang sehat dapat menjadi alat untuk memajukan masyarakat.
(redaksi)
