SIGAP91NEWS.COM | BATANG HARI – Maraknya terjadi dugaan pungli pada beberapa dinas di lingkup Pemkab Batang Hari serta kurang transparannya pihak Inspektorat Batang Hari terhadap tindak lanjut temuan LHP BPK tahun 2021 dan 2022, sejumlah elemen aktivis senior Batang Hari dari berbagai gabungan LSM akhirnya gelar aksi damai , Rabu (20-09-2023).
Usman Yusuf Sebagai korlap dalam orasinya menyuarakan,agar Bupati Batang Hari mengevaluasi dan memecat oknum-oknum pejabat dinas yang diduga melakukan pungli terhadap tenaga PPPK dan guru-guru sertifikasi. Tidak hanya itu saja, ia juga meminta pihak DPRD Batang Hari memanggil Bupati Batang Hari beserta bawahannya untuk membahas perihal tindak lanjut temuan BPK RI tersebut.
Selain itu, mereka pun santer (dengan jelas/terang) mendengar bahwa, Kepala Inspektorat tidak pernah memberikan jawaban yang pasti atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK itu.
“Kita juga minta agar Bupati memecat Rokim selaku Kepala Inspektorat. Masa sebagai Inspektur selalu menjawab ‘maaf itu bukan wewenang saya’. Jadi itu wewenang siapa? Padahal dia itu pejabat audit internal,” Cetus Usman dalam orasinya.
Beberapa tuntutan lainnya dari aksi damai tersebut, yaitu meminta agar pihak kejaksaan selaku penegak hukum mengambil alih tindak lanjut temuan BPK tersebut. Sebab kata dia, jika temuan itu tidak diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP keluar, maka sudah masuk ke wewenang aparat hukum.
“Kita minta kejaksaan mengusut semua masalah yang ada, mulai dari temuan BPK sekaligus dugaan-dugaan Pungli di Dinas PdK dan BKPSDMD Batang Hari,” tegas Usman.
Aksi damai yang digelar oleh para aktivis tersebut menyisir ke kantor BKPSDMD, Kantor Bupati Batang Hari, Inspektorat, Dinas PdK, Kejari Batanghari dan Gedung DPPRD Batang Hari,juga terpantau oleh awak media Aksi damai tersebut berjalan dengan aman dan kondusif walau terik matahari menyengat di atas kepala para Aktivis demi tegaknya hukum dan keadilan di atas Bumi Serentak Bak Regam.(RANI)**
