Bungo – Menyikapi kelangkaan serta tingginya harga gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bungo, Wakil Ketua II DPRD Bungo, Darwandi, SH., mengambil langkah cepat dengan mengundang para camat untuk bersinergi memperkuat pengawasan distribusi di wilayah masing-masing.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar di ruang rapat DPRD Bungo pada Rabu (18/02/2026), dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Sekretaris Dinas Perindagkop, para camat se-Kabupaten Bungo, perwakilan lurah dan rio, serta Ketua Ormas Gempur dan Ketua LSM Inakor Provinsi Jambi.
Dalam forum tersebut, Darwandi menegaskan bahwa pengawasan distribusi harus dimulai dari tingkat paling bawah. Camat, rio, dan lurah disebut memiliki peran strategis karena memahami langsung kondisi masyarakat di wilayahnya.
“Yang memiliki wilayah adalah camat, rio, dan lurah. Mari kita bersinergi dalam pengawasan pendistribusian gas elpiji subsidi agar tepat sasaran, tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga,” tegasnya.
Darwandi menekankan bahwa elpiji 3 kg merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Karena itu, pengawasan harus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Sebagai solusi jangka pendek, ia menyebut operasi pasar yang dilakukan agen langsung ke masyarakat cukup efektif meredam gejolak harga dan kelangkaan. Salah satu contohnya di Sungai Mengkuang, di mana distribusi melalui operasi pasar dinilai mampu menjawab kebutuhan warga.
“Operasi pasar sangat membantu. Contohnya di Sungai Mengkuang, hingga hari ini pendistribusian masih berjalan dan masyarakat terbantukan. Namun, operasi pasar bukan solusi jangka panjang. Ini langkah awal sekaligus bentuk penertiban agar agen dan pangkalan lebih disiplin serta kooperatif terhadap aturan distribusi,” ujarnya.
DPRD Bungo berharap melalui sinergi lintas sektor, distribusi elpiji subsidi 3 kg dapat kembali stabil, tepat sasaran, serta bebas dari praktik penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
