Jambi – Tragedi kecelakaan yang melibatkan truk pengangkut batubara di Desa Aur Gading, Kabupaten Batang Hari, pada Sabtu (21/12/2024) sekitar pukul 10.00 WIB, kembali menyoroti dampak sosial operasional angkutan batubara di wilayah Jambi. Dalam insiden tersebut, seorang anak perempuan kelas 1 SD meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat setempat.
Kecelakaan ini menjadi perhatian luas di media sosial, dengan berbagai kecaman dan kritik yang bermunculan. Tagar #StopAngkutanBatubara bahkan sempat menjadi tren, menunjukkan kemarahan dan kesedihan masyarakat atas tragedi yang terus berulang. “Bayangkan, seorang anak yang selalu menjadi sumber keceriaan keluarga harus pergi dengan cara yang begitu tragis. Ini benar-benar menyayat hati,” ujar salah satu warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Dampak sosial operasional angkutan batubara dirasakan semakin berat oleh masyarakat Batang Hari. Selain risiko kecelakaan, aktivitas truk pengangkut ini juga menimbulkan kemacetan, kerusakan infrastruktur jalan, hingga polusi udara yang mengganggu kenyamanan warga.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi telah mengeluarkan larangan bagi angkutan batubara untuk melintas di jalan nasional. Kasat Lantas Polres Batang Hari, IPTU Agung Prasetyo Soegiono, mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan risiko kecelakaan dan memberikan ketenangan bagi masyarakat selama libur panjang.
Namun, pengamat sosial sekaligus jurnalis senior, Eso, menilai bahwa langkah ini perlu diimbangi dengan pengawasan dan implementasi yang konsisten. “Aturan tanpa pengawasan ketat akan sia-sia. Insiden ini menunjukkan bahwa keselamatan masyarakat sering kali diabaikan. Jangan sampai nyawa anak-anak kita kembali menjadi korban hanya karena kepentingan ekonomi semata,” tegasnya.
Masyarakat berharap kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah, aparat, dan pelaku usaha untuk mengevaluasi ulang kebijakan terkait angkutan batubara. Keselamatan dan kenyamanan warga harus menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan, guna mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.
Dengan sorotan yang begitu besar, pemerintah diharapkan mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial dapat terwujud.
(Tim Redaksi, 21 Desember 2024)
